by

Mantan Gubernur Jambi Zumi Zola Ajukan PK Atas Vonis 6 Tahun di Pengadilan Tipikor Jakarta

HALUANJAMBI.CO, JAKARTA – Mantan Gubernur Jambi Zumi Zola mengajukan peninjauan kembali (PK) atas vonis 6 tahun terkait kasus gratifikasi proyek-proyek di Jambi. Dalam sidang PK perdananya, Zumi Zola hadir secara langsung di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (6/1/2021).

Adapun, agenda pada sidang pertama yakni menyerahkan permohonan PK. Untuk agenda sidang selanjutnya pada Jumat (22/1/2021), pihak termohon yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memberi tanggapan atas permohonan PK Zumi Zola.

“Sidang selanjutnya adalah agenda dari jawaban termohon KPK pada 22 Januari 2021,” kata Hakim Ketua IG Eko Purwanto di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Menanggapi PK yang diajukan Zumi Zola, Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menegaskan KPK siap menghadapi Permohonan PK yang diajukan oleh Zumi Zola. Tim JPU, kata Ali, akan segera menyusun pendapatnya dan menyerahkan kontra memori PK tersebut kepada MA melalui Majelis hakim PK di PN Tipikor Jakarta Pusat.

“Kami memahami bahwa PK adalah hak terpidana yang diatur dalam hukum acara pidana. Sebagai penegak hukum, KPK juga tentu menghormati setiap putusan majelis hakim baik ditingkat pertama sampai upaya hukum luar biasa PK,” kata Ali.

Namun, sambung Ali, dengan banyaknya para koruptor mengajukan upaya hukum PK akhir-akhir ini seharusnya menjadikan perhatian bagi pihak MA. “Seharusnya pihak MA dapat membacanya sebagai fenomena yang harus menjadi perhatian khusus, ” kata Ali.

Terlebih, PK yang diajukan narapidana korupsi sebagian besar pada akhirnya dikabulkan MA dengan mengkoreksi terhadap putusan sebelumnya baik pertimbangan fakta, penerapan hukum maupun amar putusannya.

“Jika ini tetap berlanjut, kami khawatir tingkat kepercayaan masyarakat atas lembaga peradilan akan semakin menurun sehingga upaya pemberantasan korupsi yang sedang kita lakukan bersama tidak membuahkan hasil yang maksimal,” tegas Ali.

Zumi Zola telah divonis oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor dengan 6 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Zumi juga dihukum pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun, terhitung sejak selesai menjalani pidana pokoknya.

Zumi dinyatakan menerima uang gratifikasi dibantu tiga orang kepercayaan, yaitu Apif Firmansyah, Asrul Pandapotan Sihotang, dan Arfan. Gratifikasi itu diterima Zumi saat menjabat Gubernur Jambi periode 2016-2021.

Besaran gratifikasi adalah Rp 37.477.000.000, 173.300 dollar AS, 100 ribu dollar Singapura, dan satu unit Toyota Alphard. Gratifikasi tersebut berasal rekanan atau pengusaha.

Selain itu, Zumi dinyatakan memberikan suap Rp 16,34 miliar kepada 53 anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Pemberian suap itu agar DPRD Jambi menyetujui Raperda APBD tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 menjadi Perda APBD 2017 dan 2018.

News Feed