by

Pengembang GBL Diduga Bangun Unit Perumahan di Atas Lahan Fasum

HALUANJAMBI.CO, JAMBI – Di tengah menggeliatnya bisnis properti saat ini, pihak pengembang terus berlomba-lomba membangun perumahan, baik subsidi maupun non subsidi.

Namun, tak jarang di tengah ramainya bisnis itu pihak pengembang tak lagi memperhatikan sebuah kewajibannya, seperti merealisasikan Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) yakni tempat Ibadah dan ruang terbuka hijau (RTH).

Seperti halnya, Perumahan Griya Bumi Lestari (GBL) yang berada di Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpe Ulu, Muarojambi, Jambi kembali mengembangkan bangunan dengan mendirikan belasan unit rumah baru yang diduga diatas Fasum yang seyogyanya telah disediakan sejak awal.

Yuhendi Buyung, tokoh Masyarakat setempat sangat menyayangkan sikap GBL, menurutnya, penyedian Fasum dan Fasos wajib bagi pihak pengambang dan itu sudah ditentukan berdasarkan ketentuan yang ada.

Dengan demikian, Yuhendi menegaskan bahwa GBL telah mengangkangi aturan Pemerintah Daerah (Pemda) tetang tata ruang pendirian bangunan oleh pihak pengembang.

“Pihak developer perumahan GBL tersebut diduga telah menyalahi aturan Pemda dengan mendirikan Rumah yang seharusnya diperuntukkan penggunaannya Fasum dan Fasos seperti RTH ini kok malah di buat belasan unit rumah diatasnya,” kata Yuhendi Buyung.

Terkait hal itu, Kabid Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Muaro Jambi Syargawi mengatakan ada Kemungkinan pihak developer telah melanggar Perda No.6 tahun 2019 tetang Fasum.

“Nanti kita akan bentuk Tim verifikasi, nanti kita akan lihat site plannya karena perubahan Griya Bumi Lestari (GBL) ini adalah perumahan lama sedangkan Dinas Perkim baru berdiri tahun 2017 lalu,” ujarnya, Senin (27/7/2020).

Menurutnya, dalam aturannya fasum dan fasos wajib disediakan oleh pengembang, meskipun perumahan tersebut bersubsidi maupun non subsidi, karena Fasum adalah salah satu syarat izin berdirinya perumahan tersebut.

Sedangkan peraturan yang dimaksud yakni sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11/2008 tentang pedoman keserasian kawasan perumahan dan permukiman, setiap pengembang wajib menyediakan fasum dan fasos.

“Fasilitas yang di maksud itu antara lain seperti jalan penghubung, drainase, taman bermain, tempat ibadah dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) , pengembangan wajib menyediakan tanah seluas 30 persen dari total keseluruhan pembangunan dalam site plan,” tukasnya.

Sementara itu, dari pantauan di lokasi saat ini pihak pengembang perumahan GBL sedang membangun belasan unit rumah yang menurut beberapa warga seharusnya untuk RTH.

“Lokasi yang di buat rumah itu berada di luar pagar lokasi perumahan kemungkinan untuk RTH bahkan dulunya sempat di buat Pasar rakyat di tempat tersebut tapi kok bisa beralih fungsi menjadi rumah heran juga saya bang,” Kata Heri salah satu warga setempat.

Penulis: Budi Harto

Facebook Comments

News Feed