by

Mashuri: PT Mugitiriman Internasional Diduga Terlibat Aktivitas PETI di Bungo

HALUANJAMBI.CO, BUNGO – Hingga kini aktivitas penambang emas tanpa izin (PETI) diwilayah Kabupaten Bungo, Jambi terus saja terjadi. Akibatnya, kerusakan alam dibiarkan begitu saja.

Tidak ingin hal itu terus terjadi, Bupati Bungo Mashuri melayangkan surat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta  Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Pengaduan itu juga terkait adanya dugaan PT Mugitiriman Internasional (PT MI) ikut terlibat dalam mendukung aktivitas PETI diwilayah tersebut. Pasalnya, di wilayah kerja PT MI terdapat aktivitas PETI.

“Menindaklanjuti persoalan PETI kita sudah peroleh dari beberapa sumber ada indikasi dugaan PT MI  mendukung kegiatan aktifitas PETI tersebut, dan kita secara tertulis melayangkan surat laporan ke Kementrian Lingkungan dan Hutan,” tegas Mashuri, Rabu (24/6/2020).

Indikasi itu menurutnya berdasarkan hasil temuan dilapangan, bahwa PT MI  membuka akses jalan menuju lokasi PETI dalam areal kerja IUPHHK-HTI yang mana jalan tersebut melewati portal yang dipasang PT MI.

“Kita minta tindak lanjut dari surat yang dilayangkan segera mungkin Kementrian Lingkungan dan Hutan  turun melakukan pemeriksaan dilapangan, jika PT MI terlibat pembiaran aktifitas penambang liar agar dapat memberi sanksi PT MI untuk mencabut izin IUPHHK-HTI,” tegas Bupati.

Dikatakan Bupati aktifitas PETI sangat membahayakan karena beraktivitas di sepanjang air Sungai Batang Pelepat yang berada dalam kawasan  Hutan Produksi Tetap (HP) Batang Uleh kelompok hutan Merangin Alai yang masuk dalam areal kerja IUPHHK-HTI PT Mugitiriman Internasional.

Kadis Kehutanan Provinsi Jambi saat dikonfirmasi mengatakan pihak Dinas Kehutanan Provinsi secara regulasi telah melayangkan surat ke PT Mugitiriman Internasional agar bertanggung jawab .

“Kita sangat mendukung pemerintah Kabupaten Bungo dalam hal ini Bupati Bungo yang turun langsung ke lapangan, jika memang terbukti adanya aktifitas penambangan Illegal, pidanakan saja, bila perlu dari kementerian Lingkungan dan Hutan segera turun melakukan evaluasi PT tersebut,” ungkap Kadis Kehutanan Akhmad Bestari.

Begitupun pihaknya juga telah menyurati PT MI dengan secara tegas untuk melakukan tindakan tindakan perlindungan dan pengamanan hutan dalam areal kerja yang menjadi tanggung jawab PT MI dari ancaman dan gangguan terhadap kerusakan hutan.

“PT MI memang jauh sebelumnya diketahui tidak melakukan aktifitas lagi dengan alasan kendala Managemen, namun kita tidak ingin tahu yang jelas kita minta tanggung jawab adanya aktifitas tersebut,” tukasnya.

Baca juga: Tim Gabungan TNI/Polri Ditemani Bupati Bungo Sisir Aktifitas PETI

Sementara itu Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) saat dikonfirmasi menegaskan jika terbukti perusahaan tersebut menyalahi izin yang diberikan, berarti tiga sanksi sekaligus bisa dilakukan.

“Tiga Sanski bisa saja sekaligus dilakukan dengan catatan sudah ada bukti dan temuan, terlebih lagi adanya praktek aktifitas PETI itu sudah bisa di pidanakan,” tegas Direktur Eksekutif WALHI.

Secara singkat Dijelaskanya ada tiga sanksi yang bisa diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan diantarnya sanksi perdata, sanksi pidana dan sanksi administrasi diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Penulis: Budi Harto

Facebook Comments

News Feed