by

Fachori Umar Dukung Upaya KPK Berantas Korupsi di Jambi

HALUANJAMBI.CO, JAMBI – Gubernur Jambi Fachrori menyatakan dukungan Pemerintah Provinsi Jambi kepada Komisi Pemberantasan  Korupsi (KPK) dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pernyataan ini disampaikannya saat mengikuti Diskusi Interaktif KPK dengan Gubernur se Indonesia secara virtual dengan tema “Sinergi dan Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi” yang disiarkan di kanal Youtube KPK, Rabu (24/6/2020).

“Tentu langkah strategis KPK dalam memberantas korupsi di negeri kita dukung, karena perbuatan itu merugikan banyak orang,” tukasnya kepada awak media, usai mengikuti rapat secara virtual di Kantor Gubernur Jambi.

Kemudian Pejabat Sekda Provinsi Jambi Sudirman, menyatakan bahwa pemerintah daerah telah mendapatkan masukan agar bersama-sama melakukan pencegahan terhadap tindakan korupsi.

“Kita selaku pemerintah daerah memperoleh masukan terkait upaya bersama agar para gubernur lebih berhati-hati, walaupun kita pahami bersama bahwa KPK orientasinya sekarang ini adalah mengutamakan pada pencegahan,” katanya.

Dijelaskannya, penindakan oleh KPK diawali dengan pendidikan korupsi, pencegahan korupsi, baru dilakukan tindakan jika terjadi korupsi. Hal itu seirama dengan pesan Presiden ialah yang harus dikedepankan adalah pencegahan.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Rudy M. Harahap mengatakan bahwa dalam pertemuan itu KPK mengingatkan agar BPKP memberikan pendampingan dan pengawasan agar tidak terjadi kebocoran anggaran.

“Saat ini, yang kita kawal adalah untuk kepentingan sosial ekonomi, ada beberapa bantuan sosial yang didapat dari pusat juga dari daerah. Beberapa memang terjadi duplikasi kemudian di bulan berikutnya akan ada perbaikan dan kita akan terus melakukan sinkronisasi, seperti apa antara provinsi dengan kabupaten/kota,” kata Rudy.

Karena diakuinya, seperti saat ini anggaran bantuan sosial rentan untuk dipolitisasi untuk pilkada, karena Jambi dalam waktu dekat akan menggelar pemilihan gubernur pada desember mendatang.

Sementara itu, Ketua KPK Komjen Firli Bahuri menyebut, ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi, pertama memiliki kekuasaan, kedua kesempatan, dan ketiga tak memiliki integritas.

Terkait dengan akan berlangsungnya Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang, Firli menyatakan pihaknya akan menemui para calon kepala daerah yang akan maju pada Pilkada 2020 dari bagian program pencegahan.

“Kami dari KPK sudah berjanji kepada kawan-kawan di daerah bahwa kita nanti akan bertemu seluruh calon kepala daerah, tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Misalnya provinsi A ada 7 calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada, maka kita akan hadir,” kata Firli.

Penulis: Budi Harto

News Feed