by

Komisi III DPR Soroti Aktivis Illegal Drilling, Mining dan Karhutla di Jambi

HALUANJAMBI.CO, JAKARTA – Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI menyoroti maraknya aktivitas pengeboran sumur minyak ilegal (illegal driling), penambangan ilegal (illegal mining) dan pembalakan liar (illegal logging) di Provinsi Jambi. Khusus illegal logging berakibat pada kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jambi

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, pihaknya ingin mengetahui penegakan hukum dan peningkatan kinerja institusi hukum di wilayah Jambi, termasuk dengan maraknya illegal drilling (pengeboran ilegal) dan illegal logging (pembalakan liar) di Jambi.

“Kami ingin memantau dan melihat penegakan hukum di Jambi. Apakah penegakan hukum mengenai persoalan ini berdampak pada penerimaan negara. Kan banyak yang ilegal-ilegal terjadi di wilayah Jambi,” kata Desmond di Jakarta, Senin (3/2/2020).

Menurut Desmond, Komisi III telah melakukan kunjungan spesifik (kunspek) ke Jambi pada Jumat (31/1/2020) lalu. Dalam kunjungan tersebut, Komisi III melakukan pertemuan dengan Kapolda Jambi, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, serta Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jambi di Mapolda Jambi.

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, dari hasil pertemuan tersebut terungkap bahwa aparat penegak hukum Jambi berkomitmen akan melakukan pendalaman sejumlah kasus penambangan dan pengeboran ilegal serta pembalakan liar, sehingga dapat dilakukan penegakan hukum yang maksimal dalam rangka meningkatkan pendapatan negara.

Baca juga: Tim Gabungan Dikerahkan untuk Berantas Ilegal Drilling di Jambi

Desmond memastikan, pihaknya telah memberikan sejumlah catatan khusus kepada aparat penegak hukum Jambi terkait banyaknya aktivitas ilegal di Jambi.

“Catatan khusus inilah yang kami mantapkan. Tinggal apa yang akan dilakukan (aparat penegak hukum). Bahwasanya Pak Kapolda pada rapat mengatakan, akan melakukan langkah-langkah dalam waktu 3 bulan ke depan, karena tindakan (ilegal) ini kan berdampak pada pendapatan negara. Oleh karena itu, kami memaklumi. Tidak sesederhana seperti harapan masyarakat, seperti sulap, ataupun dengan intens persoalan bisa selesai. Namun butuh proses dalam menyelesaikan kasus hukum ini,” jelas Desmond.

Adapun penjelasan Kapolda Brigjen Pol Muchlis AS, terkait penanganan kasus Illegal drilling ada lima puluh satu kasus dengan delapan puluh dua tersangka plus anggota polisi.

Sedangkan kasus Illegal mining yang ditangani ada sebelas kasus dengan tiga puluh dua tersangka.

Sementara karhutla dua puluh delapan kasus dengan tersangka perorangan empat puluh dua orang, koorporasi dua perusahaan.

Facebook Comments

News Feed